700 m di atas permukaan laut. b. 20. Pemerintahan daerah. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sehingga penyediaan prasarana umum merupakan peran pemerintah sebagai pemerintahan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. pajak daerah; 2. Peran pemerintah sebagai pelaksana di sektor rumahsakit dilakukan terutama. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut alas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah bahkan di daerah terdepan, pelosok, dan terpencil demi untuk memperkokoh. 25. Isu-isu utama pembangunan perkotaan. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Penjaminan yang diberikan haruslah terukur dan disusun dengan prinsip alokasi risiko, serta pengelolaan risiko fiskal yang prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. 3. pemecahannya oleh pemerintah pusat dan daerah, agar masyarakat dapat diikutsertakan sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Penyediaan prasarana dan sarana umum. Peran pemerintah dalam pelaku ekonomi adalah mengatur, mengendalikan dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Penyediaan prasarana jalan dan sarana angkutan umum merupakan faktor pendukung utama kelancaran aktivitas masyarakat, baik untuk masyarakat. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Saat ini pemerintah telah merancang didalam pembiayaan maupun dukungan pembangunan infrastruktur. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 9 ayat (1). tanah. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan. Kementerian Keuangan memiliki Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur atau disebut dengan Fasilitas Project Development Facility (Fasilitas PDF) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020. Akibat hukum peran PPAT dalam proses Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dari pihak Pengembang ke Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Perda No. ilhamrizkymaulana ilhamrizkymaulana 13. Penyediaan prasarana sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Kelembagaan Keberhasilan pembangunan perumahan dalam suatu wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya keberhasilan itu. 28. Kebutuhan manusia dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. 7. C. Sebagai pelaku produksi rumah tangga pemerintah menanamkan berbagai investasi untuk menghasilkan barang dan atau jasa lebih lanjut. Umumnya kegiatan. retribusi daerah; 3. KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang. Tujuan BUMN juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2. b. Tools untuk penerapan QII Indicator. Kesimpulan Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : 1. Penyediaan prasarana transportasi sangat tergantung pada dua faktor (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,2008): (a). TENTANG. Penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal (tidak secara per individu). 2. penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sarana prasarana yang ada di sekolah tidak akan terpenuhi tanpa adanya pengelolaan dan sistem. TRIBUNNEWS. Peran pemerintah sebagai Dinamisator berpengaruh positif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan. Bersama-bersama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi. Penyediaan akses air bersih/ airBidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan. Kedua pihak ini disebut sebagai pelaku ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah dan kebutuhan penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan tempat atau lahan untuk tempat kegiatan dan tentunya prasarana untuk menunjang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 11/2014). Dengan demikian, warga disabilitas dapat mendapatkan. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan E. Pembangunan sangat strategis dalam. Jakarta - . Modul ini juga mengulas tentang kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan jalan, serta contoh studi kasus dan evaluasi. "5 WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN, Menimbang: a. merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. 1. 26. Pertemuan tersebut membahas isu terkait ekonomi global. 23 Tahun 2014 serta bukti peran Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal dengan SDG’s – Sustainable Cities and Communities. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak tercantum dalam site plan, sehingga menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun peran pe merintah daerah sebagai upaya memperku at peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata menurut (Subadr a, 2006) yang dikutip da lam (Afandi, Sunarti, & Hakim, 2017) yaitu: (1) Urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1, berkedudukan sebagai unsur sekretariat Desa yang membantu kepala Desa dibidang urusan umum dan kelengkapan. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. Adapun peran pe merintah daerah sebagai upaya memperku at peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata menurut (Subadr a, 2006) yang dikutip da lam (Afandi, Sunarti, & Hakim, 2017) yaitu:3. (2) Urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah; menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan Penjelasan Umum PP 12 tahun 2021. Dalam setiap bidang, sarana dan prasarana memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembahasan 1. Melaksanakan urusan umum, seperti: Penataan administrasi perangkat desa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2018. Dasar pelaksanaan sistem wajib adalah ikatan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. . UMUM. Selain itu rumah tangga pemerintah punya peran sebagai konsumen, serta yang ketiga. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya. yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. pengelolaan bangunan dan prasarana secara promosi, inspeksi, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi. Result for: Penyediaan Prasarana Umum Merupakan Peran Pemerintah Sebagai Belajar. Menurut Sudirman, penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penggunanya, termasuk penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan, khususnya di perkotaan. Fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah Secara umum fungsi-fungsi pemerintahan (daerah) dapat digolongkan dalam 4 pengelompokkan yaitu : penyediaan pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan perwakilan. (2) Untuk melaksanakan tugas. Bagi penulis penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk menambah wawasan berfikir serta mengaplikasikan ilmu yang. Secara keseluruhan, pengertian sarana dan prasarana menurut para ahli Indonesia sangat penting dalam memahami konsep ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. P E N J E L A S A N UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992. Sedangkan dalam era reformasi saat ini, transparansi, akuntabilitas dan. Salah satu tugas penting pemerintah yang lainnya adalah menyediakan prasarana-prasarana umum (public utilities) untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik Disadari atau tidak, setiap warga negara selalu berhubungan. merupakan peran pemerintah dalam mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi termasuk alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat. lokasi; dan b. Pendahuluan. Disini pemerintah berperan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat disuatu negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Penyelenggaraan Rumah Susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;Modul 2 Kebijakan Pembangunan Jalan adalah materi pelatihan yang membahas tentang konsep, prinsip, dan proses perencanaan pembangunan jalan di Indonesia. rencana penyediaan kavling tanah matang untuk perumahan murah sebagai bagian dari permukiman; b. Melaksanakan urusan umum, seperti: Penataan administrasi perangkat desa. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Dasar hukum dari adanya pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. masyarakat SPM merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah. perusahaan 1 Lihat jawaban. Peran Jalan Pasal 5 (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya nyata Pemerintah adalah dengan mengadopsi skema Public-Private Partnership (PPP), atau ditranslasikan sebagai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan menargetkan pemenuhan sekitar 36,5% dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur menggunakan dana swasta dalam RPJMN 2015-2019. 16 Tahun 2006, dan Permen PU No. 6 Pemerintah kecamatan juga merupakan OPD. Selain itu, identitas juga mengandung perasaan keamanan dan kebebasan karena seseorang mampu mengidentifikasi diri dan terutama, ketika menyangkut kemampuan untuk memupuk agensi atas pembentukan komunitas. Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan air minum adalah Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMBM). Pemerintah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi sebagai rumah tangga pemerintah yang berperan penting dalam proses peningkatan kehidupan ekonomi di suatu negara. Menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah. Arah Kebijakan : 1. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupanarti sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. Kata Kunci: Pengelolaan, Sarana Prasarana, Pendidikan, dan Kualitas Pembelajaran. Grand Desain RP3KP Provinsi Riau, merupakan mandate dari UU No. Penyelenggaraan pendidikan. Prasarana publik dapat membentuk ikatan yang dibentuk oleh lokalitas, budaya, bahasa, kekerabatan, dan / atau pengalaman serupa. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. arti sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana umum di lingkungan hunian. c. Fasilitasi penyediaan. Infrastruktur dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. 1. Bersama-bersama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi program prioritas utama yang berkelanjutan dan berkesinambungan oleh pemerintahan saat ini. Tidak tersedianya toilet akan menyulitkan pengguna layanan, hal ini. Sebagai pelaku ekonomi,. Adapun fokus anggaran infrastruktur dialokasikan untuk. 4. 77) pelayanan publik adalah kegiatan atau. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab. Camat antara lain mengoordinasikan pemberdayaansebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; 4. Bukan hanya bagi petugas/penyelenggara layanan, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. a. penyelenggaraan pemerintahan. b. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah dapat berperan sebagai rumah tangga dan juga berperan sebagai perusahaan. Dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia yang menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun pada tahun 2021 yang merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun terakhir. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan E. Dimulai dari diterbitkannya undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan. Kebijakan Penyediaan Perumahan di Perkotaan. Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayatpelaksanaan program Pamsimas dengan didukung peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan regulator. Gambar 2. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Pemerintah mengonsumsi barang atau jasa untuk memperlancar tugasnya, yaitu melayani masyarakat. pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c). (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Yunianto Wahyu Sadewa & Jawade Jafidz 161 c. lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerja sama pemerintah dan swastaa tau Public-Private Partnership (PPP). penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d). Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. •Dasar pelaksanaan. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan kompleks perumahan yang tidak membangun sarana dan prasarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat. 23 Tahun 2014 serta bukti peran Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal dengan SDG’s –. 24. A. id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas lalu disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan sebagai peraturan daerah. Komduk. Peran Jalan Pasal 5 (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rumah tangga sebagai produsen biasanya memiliki tanah, tenaga kerja,. BAB V SUBJEK DAN OBJEK Pasal 5 (1) Subjek penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman adalah setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah; f. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Freepik. Demi mensejahterakan masyarakat baik secara fisik maupun mental, pemerintah telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap wilayah. 3. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Pembangunan merupakan suatu upaya terencana yang dilakukan oleh suatu negara sebagai proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Menurut data Ombudsman RI pada tahun 2020, permasalahan desa yang diadukan ke mencapai 286 aduan dan untuk sebaran di wilayah Babel ada sekitar 24 aduan yang masuk sampai tahap pemeriksaan, dengan instansi terlapor. 27. Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, Kepala Desa dapat mendelegasikan kepada Perangkat Desa sesuai dengan peraturan. 11. Untuk itu peran dan partisipasi petani sebagai pelaksana kegiatan dilapangan diarahkan agar lebih maksimal. 4. dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada empat bagian secara umum, yaitu: a. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pengembang. Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 dengan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (“Permendag 9/2009”). Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah. Peran pemerintah dalam mengawasi ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi sangat penting demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Di dalam perekonomian nasional, BUMN merupakan salah satu pelaku penting dalam kegiatan ekonomi. NOMOR 34 TAHUN 2009 . Bidang Sarana dan Prasarana Umum merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sertifikasi, registrasi kawasan permukiman, pelaksana prasarana dan sarana umum serta pengendalian kawasan permukiman. Fungsi sekretaris desa adalah: Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. sejarah singkat Aliran Klasik (AdamSmith,&RobertMalthus,&David&Ricardo&&&John&StuartMill)& menganut(. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keberlangsungan pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Toilet, Fasilitas Pelayanan yang Sering Diabaikan. Sifat memaksa ini telah diatur juga dalam undang-undang yang sama pada pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata.